TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020.

Tujuannya adalah untuk mempromosikan perkembangan ekonomi nasional dan meningkatkan kemitraan ekonomi antara pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan pemerintah Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina Hong Kong melalui kerjasama perdagangan internasional.

Guna melaksanakan kesepakatan di atas, Menteri Keuangan menerbitkan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 / PMK.010 / 2020, tentang penetapan tarif, “Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok” dan PMK Nomor 80 / PMK. .04 / 2020 Tarif impor atas prosedur tarif impor didasarkan pada ASEAN Free Trade Agreement, yang memberlakukan bea masuk atas barang impor-Republik Rakyat Cina, Hong Kong. -Komisioner Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Syarif Hidayat Mengu menyatakan bahwa penerbitan kedua PMK ini didasarkan pada “Perjanjian Bebas” -dasar hukum dan prinsip pedoman prosedur pemberian tarif preferensial atas barang impor oleh Bursa ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok. Untuk produk yang diimpor dari negara anggota ASEAN dan Hong Kong, Cina, aturan asal dan persyaratan lain untuk tarif preferensial yang diberlakukan berdasarkan “Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong dari Republik Rakyat Cina” dijelaskan.

PMK 79 / PMK.010 / 2020 dan PMK 80 / PMK.04 / 2020 akan berlaku pada 4 Juli 2020. Kedua peraturan PMK ini berlaku untuk tanggal pabean ketika dokumen pemberitahuan pabean telah didaftarkan dan PMK tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan hukum kepabeanan. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *