TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (atas persetujuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia). Indonesia dan Australia, serta melalui kerjasama perdagangan internasional untuk memajukan pembangunan ekonomi nasional. -Menurut metode yang disepakati dalam “Economic Partnership Agreement”, rencana penurunan tarif impor “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement” telah dirumuskan. Ketentuan lain berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 / PMK.010 / 2020 terkait dengan penetapan tarif impor dan PMK Nomor 82 / PMK dalam rangka Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia April 2020 Tanggal 4, tata cara pengenaan tarif impor atas impor dari Indonesia dan Australia sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Global.

Syarif Hidayat, Direktur Bea Cukai Internasional dan Antar Departemen, mengungkapkan bahwa PMK telah mempublikasikan prosedur dan pedoman tarif preferensial kepada publik setelah disetujuinya “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement” sebagai dasar hukum. Syarif mengatakan: “PMK mengatur beberapa hal, antara lain tata cara pengenaan tarif preferensial pada ikan bass yang diimpor dari Australia, dan pemberian tarif kuota khusus untuk impor dari Australia dengan kode HS 16.” Tarif tersebut didasarkan pada ketentuan terkait “Indonesia -Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Australia telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pemungutan bea masuk atas barang impor. Peraturan PMK berlaku untuk dokumen pemberitahuan pabean barang impor atau barang yang berasal dari luar daerah pabean yang dokumen pemberitahuan pabeannya memasukkan barang ke dalam gudang berikat, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus khusus, dan telah mendapatkan nomor pabean lokasi pabean dari PMK ini. Sejak diundangkan, kewajiban kepabeanan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Mulai 5 Juli 2020, PMK 81 / PMK.010 / 2020 dan PMK 82 / PMK.04 / 2020. Bagi pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Customs Contact Center di 1500225 atau melalui live chat. situs ly / bravobc. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *