TRIBUNNEWS.COM-Bea Cukai dan TNI AL menandatangani kesepakatan kerja sama pada Kamis (07/09). Sinergi kedua lembaga penegak hukum ini bukanlah yang pertama kali, Bea Cukai dan Bea Cukai menandatangani perjanjian kerja sama untuk meminjam dan menggunakan senapan mesin berat 12,7 mm. Kerja sama ini membuktikan bahwa pihak bea cukai dan angkatan laut memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kedaulatan, penegakan hukum dan keamanan finansial perairan Indonesia.

Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, Direktur Penegakan Hukum dan Penyidikan, mengungkapkan pinjaman SMB 12,7 mm yang diberikan TNI AL merupakan salah satu langkah bea cukai untuk kapal pabean bersenjata dan patroli konsumen, dengan tujuan untuk memperoleh wilayah laut dari Indonesia.

“Meski begitu, senjata resmi bukanlah alat utama, tapi pilihan terakhir untuk menghentikannya. Wijayanta berkata:” Kapal penyelundup hanya boleh digunakan ketika Wijayanta sangat membutuhkan pertahanan diri. Wijayanta menambahkan, misi maritim berisiko tinggi. “Biasanya petugas patroli bea dan cukai di perbatasan laut memiliki ketahanan fisik terhadap mafia penyelundupan dan ngotot ke negara tetangga kita. “

Misi berisiko tinggi berusaha untuk memastikan keamanan bea cukai dan kapal patroli dalam pengawasan penyelundupan dan aspek lainnya. Saat melakukan tugas mereka, mereka perlu mendukung peralatan pertahanan yang andal dan senjata yang berkualitas.

” Karena SMB berukuran 12,7 mm, Adat istiadat tidak ingin menunjukkan penindasan dan arogansi, tetapi dapat membantu melindungi perbatasan, menerapkan hukum dan berpartisipasi di dalamnya untuk menjaga kedaulatan nasional “, tegas Wijayanta. -Customs menyadari bahwa sinergi antara aparat penegak hukum adalah maritim Kondisi yang diperlukan untuk penegakan hukum. Setiap instansi yang berwenang menegakkan hukum menjalankan tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan regulasi. Misalnya, bea cukai wajib menegakkan hukum di laut sebagai bagian dari pengamanan finansial atau potensi pendapatan negara, sedangkan misi TNI AL Salah satunya adalah penegakan hukum di laut.Sesuai ketentuan negara yang disetujui dan hukum internasional, mempertahankan dan memelihara keamanan wilayah laut di bawah yurisdiksi nasional. -Sejarah menunjukkan bahwa sejak adat masih menjadi satu badan maka sinergi antara adat dan TNI telah terjalin. Sudah lama eksis, Hindia Belanda ditetapkan sebagai Kantor Bea dan Cukai sampai dengan 1 Oktober 1946. Kerja sama bea dan cukai dengan TNI dan instansi lain, bea cukai merupakan badan pertama yang memiliki kapal patroli laut selain TNI AL yaitu tahun 1953 Ada 3 kapal patroli dalam setahun, dan kapal patroli tersebut ikut serta dalam operasi militer mendukung operasi ABRI. Misalnya pasukan ABRI mendarat di Pekanbaru dengan tujuan untuk menekan PRRI / Permesta dan meniadakan operasi Tumpas DI / TII / Sulawesi Kahar Muzakar, Devi Kola / Operasi Intelijen dan tugas-tugas lainnya selama konfrontasi dengan Malaysia dan operasi Seroja di Timor Timur -Wijayanta mengungkapkan pihak bea cukai berharap sinergi dengan TNI dapat terus berjalan dengan baik. — “Dengan sinergi yang terus menerus antara bea cukai dan angkatan laut, kami berharap dapat mendukung pemberlakuan tarif khususnya di laut, sehingga bea cukai dan pajak konsumsi sebagai unit patroli fiskal dan hak pencegahan masuknya barang berbahaya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Memainkan peran. “(*

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *