TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka pelaksanaan hukum kepabeanan dan undang-undang pajak konsumsi, pihak bea cukai telah memberikan kewenangan pengawas untuk menghentikan dan memeriksa fasilitas angkutan laut atau perairan darat, dan memberikan alat angkut ke pabean atau tempat lain. sebuah ujian. Ketentuan ini tunduk pada Pasal 90 dan Pasal 91 UU Kepabeanan. Dia menjelaskan, selain di Bea Cukai Bayur yang memiliki patroli maritim dan bertanggung jawab mengawasi perairan Sumatera Barat, ini menjadi jalur utama masuk dan keluarnya barang di kawasan pabean. ”Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Hilman Satria, Senin (15/6). Mulailah menjelaskan patroli maritim dan navigasi kapal yang dilakukan oleh stafnya. -Hillman mengatakan tujuan berlayar atau pemeriksaan sarana pengangkutan dari luar daerah pabean adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta mengawasi semua angkutan kargo yang masuk dan keluar Indonesia. Dia mengumumkan, pihak bea cukai diberi wewenang untuk memeriksa fasilitas angkutan laut, sehingga harus mengetahui dan memahami cara melakukan penyelundupan. Dari 9 hingga 15 Juni 2020, Bea Cukai Maritim Teluk Bayur berpatroli di kawasan tersebut. Perairan Telukbayur, Bungus, Sungai Pisang dan Sirandah semuanya dipatroli. Pemeriksaan kapal juga telah dilakukan untuk memastikan kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia tidak membawa barang berbahaya dan melanggar ketentuan. Selain itu, kapal yang diinspeksi tidak membawa barang berbahaya dan diperbolehkan melanjutkan pelayarannya dengan melanggar ketentuan.

“Berbeda dengan patroli maritim dan patroli kapal sebelumnya, kali ini bertepatan dengan pandemi Covid-19. Kami berpatroli untuk memperhatikan rekomendasi pemerintah,” imbuh Hilman. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *