TRIBUNNEWS.COM-Kepabeanan telah merilis hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) 2019 secara independen yang dilakukan oleh Departemen Kepatuhan Internal dan Survei Kepuasan Pengguna Sektor Jasa Keuangan (SKPL) 2019 yang dilakukan oleh Universitas Gajada Mada.- –SKPJ dan pengguna pabean telah melaksanakan pelayanan di 3 biro, 20 kantor wilayah, 3 biro pelayanan utama, 104 pusat pengawasan dan pelayanan, dan 3 pusat laboratorium kepabeanan di kantor pusat pajak bea dan konsumsi, dan kepuasan mereka lebih tinggi dari tahun sebelumnya Peningkatan 4,21 4,02.

Agus Hermawan, Direktur Kepatuhan Internal, juga menyampaikan hasilnya kepada SKPL Kementerian Keuangan.

“Sebagai Satuan Kerja Internal Kementerian Keuangan, Bea Cukai telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik yang bertujuan untuk mengubah budaya organisasi yang berorientasi pelayanan. Sejak tahun 2019, pihak Bea Cukai telah menyatakan bahwa penyedia layanan Secara keseluruhan, indeks kepuasan pekerja dan pegawai negeri adalah 4,61 inci.

— Survei yang dilakukan di bea cukai dilakukan di enam kota besar, antara lain Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bali. Dewan. -Pada saat yang sama telah dilakukan investigasi terhadap aspek-aspek yang terkait dengan layanan penyelesaian impor komoditas (MITA), layanan pemesanan cargo tape, layanan dokumen impor dan notifikasi kawasan perdagangan bebas, serta 11 aspek yang terkait dengan sistem kepegawaian, termasuk keterbukaan / Kemudahan akses informasi, informasi layanan, prosedur pemenuhan syarat yang ditetapkan, sikap karyawan, kemampuan dan keterampilan karyawan, lingkungan pendukung, akses layanan, waktu penyelesaian layanan, pembayaran biaya / ketentuan sesuai aturan yang ditetapkan, pelanggaran regulasi layanan Denda / sanksi dan keamanan lingkungan dan pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat juga merupakan wujud dari disahkannya UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, “Oleh karena itu, hasil tersebut harus memberikan wawasan untuk mengukur kepuasan pengguna jasa, Meningkatkan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan Balanced Scorecard (BSC) untuk evaluasi kinerja sejak reformasi birokrasi tahun 2007. Evaluasi kinerja dengan BSC sangat penting untuk reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik. .

Namun, masih perlu menggunakan layanan bea cukai dan pajak konsumsi untuk menilai dampak yang sebenarnya bagi masyarakat. Pada analisis akhir, kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan bea cukai dan pajak konsumsi menjadi standar yang harus diperhatikan guna mengidentifikasi kekurangan dan terus ditingkatkan. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *