TRIBUNNEWS.COM, Pamekasan-Pandemi Covid-19 tampaknya tak menghalangi Bea Cukai Madura menggelar rapat terbatas dengan empat pemerintah kabupaten di Madura untuk pembebasan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), Rabu (17/6). / 2020) Di lobi Kantor Bea Cukai Madura di Madura.

Tentunya kegiatan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kesepakatan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

‚ÄúTerima kasih atas pertemuan ini. Kita mulai dari empat pemerintah daerah Madura membuat konsep KIHT di Madura. Langkahnya harus dipercepat karena akan membantu banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Pembangunan, Pemkab Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan Bangkalan semuanya menyambut positif.Madura juga berharap merelokasi bagian kepatuhan internal Madura dan ketua dewan adat, Rahmanta Saleh, yang memimpin rapat. ) Said: “Ini adalah pembahasan tentang konsep KIHT yang diumumkan oleh pihak bea cukai. Letak geografis Madura yang unik dapat menjadi salah satu potensi kawasan industri tembakau Madura. Dana Pajak Cukai Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk kegiatan koperasi terhambat pandemi Covid-19.

Sebagai bentuk penyaluran DBHCHT, penyebaran pajak konsumsi dan pemberantasan rokok haram akan terus berlanjut. Ia menegaskan, “Ia mengatakan, pihaknya juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menggalang pembangunan intelektual. Atribut. HT di Madura.Pelopor KIHT bisa menggunakan DBHCHT yang dikelola pemerintah daerah.

Terakhir, ia juga menyinggung tentang pentingnya inovasi berkelanjutan dan peningkatan sinergi antara bea cukai dan pajak konsumsi dengan pemerintah daerah. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *