TRIBUNNEWS.COM-Meski pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pihak bea cukai tetap memastikan layanan yang diberikan kepada pengguna layanan tetap beroperasi normal. Salah satu bentuk layanan yang diberikan adalah konsultasi dan sosialisasi regulasi, serta diskusi langsung antara bea cukai dan pengguna barang dan jasa konsumen. Untuk memberikan layanan berkualitas tinggi selama pandemi, bea cukai secara aktif mengadakan pertemuan online dengan pengguna layanan untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan.

Pada Kamis (04/06) Bea Cukai Bekasi menggelar online sharing meeting dengan pengguna jasa di Amerika Serikat. Zona Kontrol Pabean Bekasi membahas tentang penilaian gudang berikat (GB). Hatta Wardhana, Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, mengungkapkan kriteria penilaian gudang berikat. Hada mengatakan: “Penilaian yang telah kami lakukan terkait dengan pemenuhan persyaratan fisik, geografis dan administrasi sesuai dengan ketentuan terkini.” Di saat yang sama, Bagus Nugroho Tamtomo Putro, Kepala Cabang Gudang Berikat Biro Fasilitas Kepabeanan, mengemukakan tujuan penilaian tersebut: “Bea Cukai melakukan penilaian secara berkala. , Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas, efisiensi dan dampak fasilitas yang diterima oleh perusahaan penerima fasilitas berstandar nasional, serta mengukur tingkat efisiensi yang telah dicapai perusahaan untuk tujuan alokasi standar nasional, ”imbuh Boggs.

Sehari sebelumnya, Rabu (03/06), Pabean Jakarta juga menggelar acara sosial online membahas insentif lainnya bagi perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan kemudahan impor. Negara tujuan ekspor (KITE) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 31 / PMK.04 / 2020.

Haryo Limanseto, Wakil Presiden Pajak Bea dan Konsumsi, mengatakan Bea Cukai dan Pajak Konsumsi akan bekerja keras meningkatkan KITE dari industri kecil dan menengah (IKM) Dan antu pengusaha yang diuntungkan dengan fasilitas KITE.

“Sejauh ini, setidaknya 100 perusahaan lokal dan internasional telah terdaftar dan diberikan layanan oleh Kantor Pabean DKI Jakarta. Melalui PMK 31 / PMK.04 / 2020 ini. Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal melalui pajak bea cukai dan konsumsi. Langkah-langkah insentif telah diperkenalkan, termasuk penangguhan tarif impor dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Qingyang (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *