TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah terus bekerja keras dan bahu membahu mengantarkan barang untuk pengobatan pandemi virus Corona tahun 2019 (Covid-19). – Kali ini, Administrasi Umum Bea Cukai dan Dinas Pajak Konsumsi menyumbang 16.000 di Guananam Masker bedah menjadi beberapa kelompok. Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) adalah membantu mencegah penyebaran virus corona. – “Masker sumbangan tersebut merupakan bagian dari produk hukum Bea Cukai Kuala Namu. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2020 berlaku, pemilik tidak mendukung atau tidak dapat memenuhi ketentuan perizinan impor,” Alfi Hari Kata Elfi Haris pada Selasa (6 Juni 2020).

Bantuan tersebut diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi (Edy Rahmayadi) di sekretariat Pokja untuk mempercepat penerapan sanksi Covid-19 di wilayah tersebut. Provinsi Sumatera Utara didampingi oleh Elfi Haris Kepala Kantor Adat Kananamu, dan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Sumatera Utara Oza Olavia.

“Kami sangat bersyukur, kami mendistribusikannya ke dokter,” Edy yang juga Ketua Pokja Manajemen Percepatan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara.

PMK terbaru mengatur tentang persetujuan bea masuk dan / atau cukai serta pembebasan pajak barang impor untuk keperluan perusahaan saham gabungan pada saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) tahun 2019. Sebelumnya, kepemilikan negara telah mendapat persetujuan dari Badan Layanan Nasional dan Lelang Medan.

Selain itu, Elfi Haris menjelaskan bahwa melalui PMK ini Kementerian Keuangan telah mendorong kegiatan impor yang memberikan peluang kepada semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perseorangan, badan hukum dan badan hukum) ) Memperoleh barang impor melalui bea cukai dan pelayanan perpajakan untuk mencegah wabah Covid-19, sehingga sangat bermanfaat untuk menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasional. Total ada 73 produk yang diberikan fasilitas PMK, ”imbuh Elfi Haris. Ini termasuk pembebasan pajak impor dan / atau konsumsi, bebas PPN atau PPN dan PPnBM, serta pembebasan PPh ke-22 atas barang impor untuk mengatur penggunaan komersial. Pandemi Covid-19 untuk tujuan non-komersial dan non-komersial. Metode pengajuan permintaan dapat diajukan secara elektronik melalui portal INSW atau secara tertulis ke Administrasi Umum Bea Cukai tempat kargo masuk.Nilai kargo impor dan bagasi penumpang tidak melebihi US $ 500 FOB Tidak diperlukan aplikasi. Impor untuk mendapatkan fasilitas ini tunduk pada tata niaga impor, jadi saat mengimpor atau mengeluarkan barang cukup melampirkan surat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembebasan dari tata niaga impor. Jika mengimpor barang Tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh departemen atau instansi terkait dan / atau sistem perdagangan BNPB, dan tidak perlu melampirkan surat rekomendasi.

Pemasangan ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa pengobatan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB. Semoga peraturan baru ini Hal tersebut akan memudahkan semua pihak terkait untuk melakukan kegiatan impor khususnya kegiatan impor barang dalam penanggulangan Covid-19. Syarat lengkapnya tertuang dalam PMK Nomor 34 Tahun 2020. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *