TRIBUNNEWS.COM-Kepabeanan telah merilis hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) 2019 secara independen yang dilakukan oleh Departemen Kepatuhan Internal dan Survei Kepuasan Pengguna (SKPL) Departemen Jasa Keuangan 2019 yang dipimpin oleh Universitas Gajada Mada. –SKPJ dan pengguna bea cukai telah melaksanakan pelayanan di 3 biro, 20 kantor wilayah, 3 biro pelayanan utama, 104 biro supervisi dan pelayanan, dan 3 pusat laboratorium kepabeanan di markas pabean.Tingkat kepuasan mengalami peningkatan sebesar 4,21 dibanding tahun sebelumnya. 4.02 .

Agus Hermawan, Direktur Kepatuhan Internal, juga meneruskan hasil SKPL Kementerian Keuangan. Sebagai referensi, Agus mengatakan pada 2019, pajak bea dan cukai bekerja dengan baik pada peran penyedia jasa dan pejabat, dengan indeks kepuasan keseluruhan 4,61 inci.

Penyelidikan yang dilakukan di bea cukai dilakukan di enam kota besar antara lain Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Balikpapan, serta 11 wilayah pelayanan yang diatur dalam UU Kepegawaian Konten yang relevan mencakup akses terbuka / mudah ke informasi, informasi layanan, kepatuhan terhadap prosedur yang ditentukan, sikap karyawan, keterampilan dan kemampuan karyawan, lingkungan yang mendukung, penggunaan layanan, waktu pengiriman untuk melakukan layanan, pembayaran biaya sesuai dengan aturan / ketentuan yang ditetapkan, Pelanggaran sanksi / denda untuk persyaratan layanan, dan keamanan lingkungan dan layanan.

Argus mengemukakan bahwa “pelaksanaan survei kepuasan masyarakat juga mencerminkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.” Oleh karena itu, hasilnya harus memberikan wawasan untuk mengukur peningkatan kepuasan pengguna jasa. Gelar dan tingkatkan kinerja pelayanan publik.

Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan Balanced Scorecard (BSC) untuk evaluasi kinerja sejak reformasi birokrasi tahun 2007. Evaluasi kinerja dengan BSC sangat penting untuk reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik. .

Namun, masih perlu menggunakan layanan bea cukai dan pajak konsumsi untuk menilai dampak yang sebenarnya pada masyarakat. Pada akhirnya, kepuasan pengguna jasa terhadap jasa kepabeanan dan barang konsumsi akan menjadi tolak ukur untuk mengukur kekurangan dan perbaikan yang berkelanjutan. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *